JAKARTASATU.COM – Terkuaknya kasus Jiwasraya sebenarnya bukanlah baru-baru ini saja. Jauh sebelum menjadi seheboh sekarang, nasabah Jiwasraya sudah beberapa kali mencoba meminta hak mereka dan meminta pertolongan dari pemerintah maupun DPR.
Namun entah kenapa, sepertinya pemerintah maupun legislatif belum bisa memberikan respon apalagi alternatif penyelesaian seperti yang mereka harapkan.
Bahkan di bulan November 2019 kemarin, melalui jubirnya, istana menyatakan tidak mau ikut-ikut membahasnya. Padahal seorang mantan petinggi Jiwasraya, Hary Prasetyo telah diangkat menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian III (bidang kajian dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis) di Kantor Staf Presiden (KSP).
“Langsung ke pak [Menteri] BUMN [Erick Thohir],” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/11/2019) lalu.
Bahkan Fadjroel menegaskan bahwa sampai saat itu persoalan Jiwasraya sama sekali tidak dibahas di internal kepresidenan. Hal ini, menjadi kewenangan penuh Menteri BUMN Erick Thohir.
“Tidak ada pembicaraan tentang itu langsung tanya ke pak Erick saja. Kan itu BUMN,” tegas Fadjroel berkilah.
Sekarang, ketika keadaan semakin genting akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara. Namun seolah buang badan, Jokowi menegaskan, masalah di Jiwasraya tersebut terjadi sejak 10 tahun lalu, atau sejak era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.
“Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam 3 tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini,” kata Jokowi kepada media saat di Balikpapan, Rabu (18/12/2019) kemarin.
Meskipun mengakui kasus gagal bayar Jiwasraya tersebut merupakan masalah yang berat. Namun, ia meyakini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan mampu mengatasinya.
“Ini bukan masalah yang ringan tapi setelah saya perhatikan, Pak Menteri BUMN (Erick Thohir), kemarin kita sudah rapat Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, yang jelas gambaran solusinya sudah ada,” ujar Jokowi.
Terkait indikasi adanya masalah hukum dalam masalah gagal bayar Jiwasraya tersebut, Jokowi menegaskan memang masalah itu harus diselesaikan.
“Berkaitan dengan hukum ranahnya sudah masuk ke kriminal, sudah masuk ke ranah hukum alternatif penyelesaiannya,” tambah dia.
Memang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyatakan bahwa penyelesaian masalah gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut bakal diserahkan ke ranah hukum.
Sri Mulyani menyatakan sudah mengantongi data-data untuk penegakan hukum yang disampaikan.
“Seluruh data yang diperoleh dan dilakukan untuk penegakan hukum akan kami sampaikan kepada kepolisian, kejaksaan bahkan KPK,” tegas Menkeu yang bertekad melibatkan pihak Kepolisian, Kejaksaan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyelesaian masalah Jiwasraya tersebut.
Namun berbeda dengan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir sepertinya belum begitu fokus terhadap penyelesaian masalah Jiwasraya tersebut. Bahkan Erick sempat mengecewakan para nasabah Jiwasraya yang ingin mempertanyakan hak mereka.
Saat mereka mendatangi kantor Menteri BUMN (17/12/2019), tak ada perwakilan dari Kementerian BUMN yang menemui mereka. Bahkan mereka hanya ditemui oleh satpam semata.
“Mau ketemu jubir (juru bicara) Pak Arya (Sinulingga) juga tak ada di tempat. Mereka (security) bilang sedang rapat di luar belum kembali. Mau ketemu staf menteri juga tidak ada yang bisa,” ujar salah satu nasabah Jiwasraya yang meminta tak disebutkan namanya.
“Kita harapkan BUMN ada kejelasan. Jangan didiemin aja seperti autopilot. Ini kan milik negara, jangan dibiarkan bangkrut begini, musti tanggung jawab dong,” ujarnya menuntut.
Semoga saja seperti yang diungkapkan oleh Jokowi Menteri BUMN dan Menteri Keuangan memang tengah melakukan diskusi dan koordinasi untuk memberikan solusi yang terbaik bagi semuanya. |WAW
