JAKARTASATU.COM – Berdasar data terbaru dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkuak bahwa di tingkat wilayah provinsi, Jawa Barat (Jabar) masih menjadi penyumbang korupsi paling tinggi di Indonesia. Total ada 21 kasus korupsi dengan nilai mencapai Rp1,1 triliun yang terbagi untuk nilai kasus Rp24,3 miliar, nilai pungli Rp5 juta dan nilai pencucian uang Rp51 miliar.
Terkait hal tersebut, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo di gedung ICW, Selasa, (18/2) memaparkan, selain Jawa Barat, provinsi lain yang masuk 10 besar yaitu Jawa Timur (19 kasus), NTB (14 kasus), Jawa Tengah (13 kasus), Aceh (11 kasus), Lampung (10 kasus), Sumbar (8 kasus), Sumut (7 kasus), Banten (6 kasus).
Jika dilihat dari tingkat 10 besar berdasarkan wilayah, korupsi berdasarkan lembaga didominasi oleh pemerintah kabupaten (95 kasus) dan Pemkab (48 kasus), Pemkot (23 kasus), Kementerian (20 kasus), BUMN (81 kasus), Pemprov (16 kasus), Badan/lembaga negara (10 kasus), DPRD (9 kasus), BUMD (8 kasus) dan penegak hukum berupa kejaksaan, kepolisian, pengadilan (6 kasus).
“Anggaran desa menjadi sektor yang paling banyak terjadi sepanjang tahun 2019. Selain itu, sektor bencana alam, pertambangan, peradilan, penegakan hukum, dan lapas kurang dijadikan sebagai prioritas dalam penegakan hukum meskipun dampak yang ditimbulkannya besar. Secara umum aktor yang paling banyak melakukan korupsi yakni ASN dan swasta,” ujarnya.
Tentunya temuan di atas sangat memprihatinkan. Pasalnya beberapa waktu Ridwan telah menyatakan bahwa pihaknya sudah berupaya untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di Jabar secara masif.
“Itu kan dikembalikan juga kepada pribadi masing-masing, kalau secara sistem kita ada Saber Pungli, e-budgeting, upaya teknis, tapi kalau orang-orangnya tidak berkomitmen sistem canggih juga sama aja bohong,” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa waktu lampau.
Menurut Ridwan pihaknya selalu meminta kepala daerah agar memastikan integritas, komitmen terhadap pemberantasan korupsi diprioritaskan. “Nah ini yang kita terus didorong. Saya kira bukan soal nomor-nomornya (peringkat korupsi), di mana ada kekurangan kita perbaiki. Ada positif kita sempurnakan,” tutup Ridwan.
Lalu kenapa beragam upaya yang telah dilakukan seperti yang dipaparkan Ridwan Kamil di atas tidak bisa memperbaiki Jawa Barat? Berbekal temuan terbaru ini, mampukah Ridwan Kamil memimpin Jabar dengan lebih bersih dan transparan? |WAW-JAKSAT
