JAKARTASATU.COM – Pada akhirnya, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto akan kembali ke PSBB atau melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali mulai pada 11-25 Januari. Dimana penerapan pembatasan kegiatan masyarakat ini untuk menekan angka penambahan kasus corona.
Kebijakan pembatasan kegiatan ini, untuk sebagian kalangan sangat mengejutkan. Biasanya Pemerintah lebih fokus ke ekonomi, tiba tiba saat ini ingin fokus pada kesehatan.
Meskipun begitu, perubahaan kebijakan pembatasan kegiatan ini bukan alasan kemanusian. Malahan tak lebih tak kurang disebabkan hitung-hitungan ekonomi. Dimana, ketika Pemerintah fokus pada ekonomi, ternyata banyak ruginya daripada untungnya. Padahal, pada awal awal covid 19, pemerintah masih ngotot focus ekonomi daripada kesehatan masyatakat, dan masih berharap pertumbuhan ekonomi positif.
Ditambahi lagi, ada harapan bahwa para investor akan masuk deras ke Indonesia, karena banyak negara melakukan lockdown, tidak mau melakukan kegiatan ekonomi.
Akan tetapi harapan pemerintah ini, ternyata jauh dari harapan. Pertumbuhan ekonomi negatif, dan investor tidak berani masuk ke Indonesia.
Akibatnya kebijakan ini, APBN kita tekor. Dan kebijakan fokus ekonomi yang sedang diterapkan pemerintah rugi. Tidak bisa membayar anggaran untuk program pencegahan covid dan pemulihan ekonomi.
Padahal, harapan Pemerintah dengan kebijakan ekonomi, atau mengejar pertumbuhan ekonomi adalah agar bisa mengenjot penerimaan negara, dan memberikan alokasi anggaran lebih kepada pemulihan ekonomi, dan mengendalikan covid 19.
Tapi harapan ini hanya mimpi di siang bolong, dan masyarakat yang kena covid 19 semakin naik tidak terkendali. Tentu hal ini membutuhkan alokasi anggaran yang semakin besar untuk mengobati masyarakat yang kena covid.19.
Uchok Sky Khadafi
Dirut Centre For Budget Analysis (CBA)
