JAKARTASATU.COM – DISKUSI PUBLIK FRAKSI PAN – MPR RI tentang “Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia Serta Bauran Kebijakan Dalam Menghadapi Issue Carbon Trading” di Bogor, 15 November 2021
mengahdirkan pembicara Eisha M Rachbini, Peneliti INDEF, Drajat Wibowo, Ekonom Senior, Jon Erizal, Ketua Fraksi PAN MPR RI, dan Dr Ir Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc. Anggota MPR RI Fraksi PAN sangat menarik.
Eisha M Rachbini mengatakan Global warming dengan peningkatan suhu ekstrim yang menjadi semakin tinggi dan terjadinya banyak bencana alam sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam, terutama oleh bahan bakar berbasis biofuel.
“Diprediksi, kenaikan suhu bumi pada akhir abad 21 dapat mencapi 5 derajat Celsius melalui NDCs (Nationally Determined Contribution). Untuk itu upaya mengurangi dampak buruk lingkungan telah diupayakan dengan Paris Agreement yang menargetkan global warming di bawah 1,5 derajat Celsius, melalui NDCs,” jelasnya.
Begitu pula The Emission Gap Report (UNEP,2021) memprediksi kenaikan suhu bumi 2,7 derajat Celsius pada 2100 jika mitigasi masing-masing rencana melalui NDCs dilakukan on the track.
“Sayangnya, seiring bejalannya waktu ternyata mitigasi terhadap global warming berjalan amat lambat. Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi tapi juga aktivitas ekonomi semakin banyak yang mengesampingkan efek buruk terhadap lingkungan. Butuh komitmen bersama antar negara untuk mengurangi emisi karbon, diantaranya dengan inovasi teknologi, tapi ternyata perusahaan ‘reluctant’ dan butuh waktu lama untuk menyesuaikan mesin-mesin produksi terhadap keharusan environment friendly,” tegasnya.
Market base mechanism diperlukan untuk mengatasi lama waktu yang dibutuhkan melalui perdagangan karbon (carbon pricing) dengan Pertama, Carbon trading: cap and trade, offsetting mechanism, Kedua, Non Trade Instrument: Pungutan atas karbon dan pembayaran berbasis kinerja/result base payment (RBP).
Dalam NDC, Indonesia berkomitmen untuk pengurangan emisi GRK 41% pada 2030 (29% dengan usaha sendiri). Sektor kehutanan, strategi dan transportasi menjadi prioritas utama yang telah mencakup 97% dari total target penurunan emisi NDC Indonesia. Selain itu Indonesia berkomitmen untuk Net Zero Emission pada 2060.
“Dalam dokumen Long term strategies for low carbon and climate resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) Indonesia mampu mengurangi 50% dari kondisi as-usual terutam dengan dukungan internasional,” pungkasnya. (JKT/RED)
