Antara Idealisme Pemimpin dan Realitas Politik

Raden Mas Haji Oemar Said Tjokroaminoto, lebih dikenal di Indonesia sebagai H.O.S. Tjokroaminoto, adalah seorang nasionalis Indonesia. Ia menjadi salah satu pemimpin Sarekat Dagang Islam, yang didirikan oleh Samanhudi, yang menjadi Sarekat Islam, yang mereka dirikan bersama.

H.O.S. Tjokroaminoto pernah berkata, “Jika pemerintah lebih sibuk mengamankan kekuasaannya daripada menyejahterakan rakyat, maka itu bukan pemerintahan, melainkan penindasan baru.”

Kata-kata ini mengandung makna mendalam tentang hakikat kepemimpinan: bahwa pemerintahan yang sejati bukanlah soal mempertahankan kekuasaan, melainkan soal bagaimana mengutamakan kepentingan rakyat. Namun, ketika kita melihat realitas politik hari ini, ada ironi yang sulit diabaikan.

Dalam sebuah pernyataan yang beredar luas, saat ini Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia terharu karena banyak menteri belum menerima gaji tetapi tetap bekerja tanpa mengeluh.

Prabowo Subianto menilai para menteri di Kabinet Merah Putih tidak pernah mengeluh meskipun pemerintah menerapkan efisiensi anggaran. Prabowo Subianto pun merasa bangga terhadap para menteri yang tetap menunjukkan dedikasi ketika bekerja. “Banyak yang belum dapat gaji. Saya terima kasih, saya terharu, mereka tidak pernah ngeluh,” kata Prabowo saat meluncurkan program Penyaluran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah yang langsung ke rekening guru di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3).

Pernyataan ini menimbulkan respons satir, terutama ketika dibandingkan dengan kenyataan pahit yang dialami masyarakat, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, kesenjangan ekonomi, dan krisis kesejahteraan.

Jika kita bandingkan dua perspektif ini, tampak bahwa ada jurang pemisah antara idealisme pemimpin terdahulu dengan fokus elite politik saat ini. Tjokroaminoto berbicara tentang bagaimana pemimpin harus mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas segala kepentingan, sementara pernyataan dalam gambar kedua justru menggambarkan bagaimana simpati lebih diarahkan kepada pejabat negara daripada rakyat yang mengalami kesulitan hidup.

Inilah potret pergeseran nilai dalam politik. Pemimpin yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru lebih sering menunjukkan empati kepada sesama elite. Ini bukan sekadar soal politik, tetapi tentang keberpihakan: kepada siapa sebenarnya negara ini berdiri?

Apakah pemerintah masih setia pada cita-cita pendiri bangsa, ataukah hanya sibuk mempertahankan status quo?

Pada akhirnya, ini bukan sekadar kritik, tetapi juga refleksi. Kepemimpinan yang baik seharusnya lahir dari kesadaran bahwa kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama.

Pemimpin sejati bukanlah mereka yang mencari belas kasihan atas penderitaan segelintir elite, melainkan mereka yang memastikan rakyat tidak perlu meminta belas kasihan untuk sekadar bertahan hidup. Jika kepemimpinan hari ini semakin menjauh dari idealisme itu, maka bangsa ini sedang berjalan menuju jurang yang pernah diperingatkan oleh para pendahulu.

Jika tidak, maka kata-kata Tjokroaminoto akan terus menjadi pengingat bahwa tanpa kepedulian terhadap rakyat, pemerintahan hanya akan menjadi bentuk penindasan baru yang berkedok kekuasaan. Tabik…!!!