JAKARTASATU.COM – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) angkat suara terkait memanasnya hubungan dagang Indonesia dan Uni Eropa. Seperti kita tahu, saat ini Indonesia tengah digugat oleh Uni Eropa soal larangan ekspor bijih nikel ke WTO serta sebaliknya Indonesia pun menggugat Uni Eropa soal diskriminatif terhadap sawit Indonesia.
Namun, gugatan Indonesia tersebut menurut Hipmi kurang efektif. Karena itu, seperti yang sempat disinggung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa Indonesia pembeli terbanyak Airbus, maka Hipmi mengusulkan agar Indonesia menghentikan pembelian sebanyak 313 pesawat komersil Airbus yang sudah dipesan kepada Prancis.
“Kita usul gertak saja dengan menghentikan pesanan sebanyak 313 Airbus yang kita pesan ke Prancis,” usul etua Umum BPP Hipmi Mardani H. Maming, Jumat (20/12).
Lebih lanjut Maming mengatakan, total pesanan pesawat Indonesia ke Airbus saat ini sebanyak 313 unit. Yang telah selesai dibuat mencapai 95 unit. Dengan rincian, Citilink sebanyak 25 unit, Garuda 58 unit, dan terbanyak oleh Lion Air 230 unit.
Maming berpendapat Indonesia yang sudah memesan banyak pesawat dari Prancis seharusnya memiliki posisi tawar yang kuat. Namun sepertinya Eropa tidak mau berbuat sesuatu yang dapat membantu penyelesaian masalah diskriminasi CPO Indonesia di Eropa. Padahal, suara Prancis sangat berpengaruh besar di parlemen Eropa. Sebab negara memiliki kursi terbanyak.
“Jadi, buat apa kita baik-baikan sama dia. Dia enggak bantu-bantu. Malah ikut ngompor-ngomporin CPO kita,” ungkap Maming kesal.
Kontribusi pembelian pesawat Indonesia menurut Maming sangat besar jika dibandingkan ekspor sawit Indonesia ke Eropa. Bagaimana tidak. Untuk pembelian pesawat ke Airbus diprediksi mencapai US$ 42,8 miliar atau sebesar Rp 599 triliun. Padahal ekspor Sawit Indonesia tahun 2018 hanya sebesar Rp 4 miliar hingga 5 miliar.
“Tidak sebanding dengan kontribusi devisa kita ke dia. Meskipun itu realisasinya bertahap,” keluh Maming.
Tentu saja ide yang menjadi usulan Maming tersebut bukanlah perkara mudah. Pasalnya berbeda dengan ekspor Sawit, transaksi Airbus merupakan urusan antar perusahaan. Bukan pemerintah antar pemerintah.
Kita tunggu saja ide lainnya yang lebih brilian dari Hipmi untuk mengatasi krisis hubungan dagang Indonesia dengan Uni Eropa tersebut. |WAW
