Foto: Istimewa

by Tarmidzi Yusuf
Pengiat Dakwah dan Sosial

Partai Demokrat dikudeta oleh Moeldoko yang bukan anggota Partai Demokrat. Biasanya dikudeta oleh internal partai. Sejarah pertama sejak Indonesia merdeka. Terjadinya di rezim Jokowi. Indikasi rezim otoriter?

Selangkah lagi kudeta oleh Moeldoko terhadap Partai Demokrat mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Menterinya PDIP. Anak buah Megawati. Musuh bebuyutan SBY. Mungkin Megawati tersenyum gembira melihat kelakuan Moeldoko terhadap Partai Demokrat?

Bila sampai Menteri Hukum dan HAM melegalisasi kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil kudeta Moeldoko, mengindikasikan bahwa kudeta terhadap DPP Partai Demokrat yang sah sepengetahuan Jokowi dan Menteri dibawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Untuk apa Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat yang melanggar hukum? Banyak kemungkinan. Bisa jadi kepentingan istana. Skenario Jokowi tiga periode? Duet Jokowi dan Moeldoko.

Bila skenario Jokowi tiga periode gagal karena terhalang UUD 1945, Moeldoko maju sebagai Calon Presiden 2024. Soal tidak ada yang memilih, soal lain. Masih banyak jalan untuk menang. Menghalalkan segala cara, termasuk kudeta Partai Demokrat.

Saatnya SBY tidak diam. Presiden keenam Indonesia yang menjabat dua periode diperlakukan secara dzalim dan semena-mena. Saatnya SBY turun gunung dari gunung puteri Bogor. Untuk apa? Memimpin revolusi konstitusional, people power. Rakyat sudah muak dengan kelakuan rezim.

Akan terjadi pertumpahan darah? Bisa jadi. Konsekuensi perjuangan melawan kedzaliman, ketidakadilan dan otoritarian.

People power mendesak Sidang Istimewa MPR dengan empat agenda utama:
1. Pemberhentian Jokowi sebagai Presiden dan mengangkat Ma’ruf Amin sebagai pejabat Presiden hingga diselenggarakannya Pemilihan Umum tahun 2022;

2. Kembali ke UUD 1945 yang asli;

3. Usir dan pulangkan TKA China komunis dari seluruh wilayah Indonesia;

4. Bubarkan partai korup yang bersekongkol dengan PKI dan Partai Komunis China.

Beranikah SBY? Harus berani. Rakyat mendukung dan berdiri dibelakang SBY untuk memimpin revolusi konstitusional.

Bandung, 22 Rajab 1442/6 Maret 2021