Gde Siriana: Kepresidenan dan Istana Negara Bukan Milik Koalisi Jokowi
JAKARTASATU.COM – Tahun politik penuh dengan intrik dari Istana, mulai dari Presiden yang mengendors salah satu calon presiden (Capres). Dan kini soal penentuan calon wakil presiden (Cawapres).
Melihat hal itu, Gde Siriana Direktur Eksekutif INFUSS (Indonesia Future Studies) mengatakan ada 4 kepentingan besar yang akan menentukan arah pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Ada 4 kepentingan besar yang menjadi asumsi yang akan mempengaruhi dan menentukan bagaimana arah pemilu dan pilpres 2024,” terang Gde kepada Jakartasatu.com, Selasa (9/5/2023).
Adapun empat kepentingan besar yang disoroti oleh Gde, antara lain:
1. Kepentingan regenerasi dinasti kekuasaan.
“Misalnya karier politik anak-anak Jokowi, masa depan trah Soekarno di PDIP, karier politik AHY dan masa depan Demokrat,” kata Gde.
2. Keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur di mana banyak penguasa istana memiliki kepentingan pribadi atau kelompok dalam infrastruktur tersebut.
3. Estafet oligarki.
Gde menjelaskan bahwa para oligarki tua memiliki kepentingan agar oligarki muda dapat meneruskan pengaruh orang tua mereka yang sejak era Orde Baru sudah eksis dalam perpolitikan Indonesia. Juga kemunculan oligarki baru yang lahir di era reformasi.
“Juga jangan heran jika Presiden Jokowi tidak memiliki etika politik sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan terang-terangan berpihak pada Capres tertentu. Padahal Kepresiden bukan milik koalisi Jokowi. Istana negara bukan milik koalisi Jokowi,” tegasnya.
“Sebagai negarawan yang telah memimpin negara selama 2 periode, seharusnya standing Jokowi netral dalam proses rekrutmen presiden berikutnya. Silahkan sebagai pribadi berpihak, tapi secara formal tidak boleh memanfaatkan kepresidenan dan fasilitas negara untuk berpihak apalagi memenangkan capres tertentu,” tambahnya.
4. Kepentingan partai-partai agar lolos dalam threshold.
“Karena itu pileg dan pilpres akan berjalan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Koalisi pilpres pun diupayakan memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Maka jangan heran jika koalisi belum menemukan kesepakatan-kesepakatan di antara para elit dan oligarki,” jelas Gde.
Direktur INFUS itu pun mengungkapkan bahwa bila pejabat negara menggunakan fasilitas negara demi memenangkan capres tertentu yang dicontohkan presiden, pasti akan ditiru oleh level yang di bawah.
“Bahkan pejabat-pejabat daerah pun akan berani terang-terangan mendukung capres tertentu dengan gunakan fasilitas daerah. Kecurangan pemilu akan banyak terjadi di semua level. Maka tidak ada lagi etika dalam politik dan demokrasi. Ini berbahaya akan memunculkan konflik,” pungkasnya. | MAT/CR – JAKSAT
