Rizal Ramli: Koalisi Perbaikan Indonesia (KPI) Desak KPK dan Kejagung Tumpas KKN Pemerintahan Jokowi yang Makin Parah dan Vulgar

JAKARTASATU.COM— Kami datang ke sini dari kalangan tokoh-tokoh yang bukan kaleng-kaleng, juga ada mahasiswa dan emak-emak. Kami para tokoh yang sudah puluhan tahun memperjuangkan tegaknya demokrasi, keadilan, perjuangkan berantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuannya adalah untuk pemerintahan yang bersih, agar rakyat Indonesia makmur.

Tampak di depan pintu masuk Ged KPK, berdiri  Rizal Ramli bersama Amin Rais,  Let Jend Purn Marinir Soeharto, Danjen Kopasus Purn. Sunarko, Rizal Fadhillah,  Marwan Batubara, Tito Subandi, Ubedillah Badrun, Syafril Sjofyan, Sasmito mantsn pejabat di Dept Keuangan dll.

Rizal Ramli aktivis angkatan’77 yang juga alumni ITB  ini menyatakan bahwa pemimpin-pemimpin dan lembaga-lembaga negara yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan dan tuntutan Reformasi itu wajib dilawan dan dihentikan. Pengkhianatan terhadap tujuan kemerdekaan adalah bentuk lain dari Neokolonialisme yang dikendalikan oleh Oligarki.

“Melalui Seruan Kebangsaan ini kami para tokoh nasional, kalangan akademisi, aktivis, para mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya yang tergabung di Koalisi Perbaikan Indonesia (KPI) mendesak kepada KPK dan Kejaksaan Agung agar praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta praktek Kejahatan Keuangan lainya yang merajalela saat ini segera diberantas sampai ke akar-akarnya,” tegas Rizal Ramli di hadapan para awak media

“Kami berjuang dari 25 tahun melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kok hingga akhirnya ini malah KKN makin gawat,” ujarnya

Rizal beberkan selama pemerintahan Jokow KKN makin ganas, berlipat ganda makin parah dan vulgar. nepotismenya makin luar biasa. Pada era Presiden Soeharto, 30 tahun berkuasa baru angkat Mba Tutut. Tapi hari ini Jokowi barkuasa  anak-anaknya, mantunya mau bikin kerajaan politik dan bisnis.

Lanjut Rizal Ramli, kami mendesak kepada KPK dan Kejaksaan Agung agar secara total segera menumpas dan mengadili semua pihak yang terkait dengan kejahatan tersebut tanpa sikap tebang pilih, termasuk menyelesaikan semua laporan masyarakat yang begitu banyak berkaitan dengan praktek KKN dan Kejahatan Keuangan.

“Desakan ini adalah demi tegaknya cita-cita kemerdekaan dan tuntutan Reformasi,”

“Kami mendesak KPK dan Kejaksaan Agung tidak boleh takut. Karena jangan sampai rakyat menggunakan caranya sendiri untuk menegakkan keadilan di bumi pertiwi ini,” pungkasnya. (Yoss)