Agung Wishnu Wardana: Prabowo-Gibran Akan Bangun Koalisi Besar Permanen dan Jangka Panjang Didukung Jokowi
JAKARTASATU.COM— Aktivis 98 Agung Wishnu Wardana mengatakan tersiar kabar keras akan dibangun Koalisi besar permanen dan jangka panjang oleh Prabowo – Gibran dengan Support dari Joko Widodo . Tersiar operasi senyap untuk melobi banyak partai yang bersebrangan dengan iming-iming kue kekuasaan.
Agung mengungkapkan designnya begini : 70 – 80 % kekuatan partai dalam legislatif DPR harus masuk dalam Koalisi Besar Permanen dan Jangka Panjang ini sisanya 20 % dan maksimal 30% oposisi . Diduga Joko Widodo akan diposisikan semacam solidarity maker antar kekuatan parpol dalam bentuk semacam barisan nasional . Sedangkan Prabowo Gibran fokus pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
“Pengalaman Koalisi besar pada masa kekuasaan Jokowi Periode ke II terbukti manjur untuk meloloskan dengan cepat pengesahan undang – undang penting misalnya Undang-undang Omnibuslaw cipta kerja dan IKN,” ujar Agung dalam akun youtube pribadinya yang ditayangkan di akun facebooknya Asy’ari Usman (2/5/2024)
“Pertanyaannya, bahaya kah ? Ne bahasane wong jowo timuran itu, ngga bahaya tah ?,” imbuhnya.
“Saya jawab jelas dan terang, sangat berbahaya! Apa alasannya?,” tambahnya.
Agung Wisnu menjelaskan, begini penjelasannya, begini misalnya. Ada dua bahaya.
Bahaya yang pertama, Koalisi Besar , Permanen dan Jangka Panjang ini berpeluang sangat besar melahirkan kekuasaan yang otoriter seperti orde Baru. Muncul oligarki politik kekuasaan , mengambil istilah Socrates yang diperbuat oleh Plato dan Aristoteles bahwa demokrasi akhirnya melahirkan para demagog yang berujung pada kediktatoran. Yang lahir, akhirnya hukum besi politik oligarki, hukum besi para elit terhadap rakyatnya.
Suara oposisi dan masyarakat sipil tak akan dianggap karena dianggap kecil. Logika balancing power , balancing kekuasaan tak akan terjadi.
Bahaya yang kedua penjelasannya begini, Koalisi Besar, Permanen dan Jangka Panjang ini, hanya akan melanggengkan pembangunan dengan corak ideologi kapitalisme yang lebih parah. Yang berujung hanya menguntungkan segelintir kalangan oligarki dan membuntungi rakyat banyak.
Gini membahasnya lanjut Agung, kita bisa ambil pidato Pak Jokowi . Ini berawal dari visi Indonesia emas 2045 . Untuk meraih visi tersebut diperlukan stabilitas politik.
“Nah melihat dari pengalaman Jokowi untuk membangun stabilitas politik maka diperlukan Koalisi Besar Permanen Jangka Panjang dalam legislatif dan eksekutif .
“Yuk sekilas kita bedah apa dibalik visi Indonesia Emas 2045,” ajak Agung.
Agung memaparkan sebenarnya bila dicermati salah satu target Indonesia Emas 2045 adalah untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, middle income trap yang menjadikan Indonesia yang berpendapatan tinggi yaitu 30.300 US $ per kapita dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 – 7 % dalam 20 tahun ke depan.
“Logika ini kelihatannya Indah. Tetapi ini sebenarnya indikator ekonomi logika kapitalisme,” jelas Agung.
Begini membacanya lanjut Agung, pendapatan per kapita Indonesia pada akhir 2023 menurut BPS besarnya 4919 , 7 USD, sekitar 75 juta Rupiah. Maknanya per bulan per kepala Rp 6.250.000. Jadi misalnya satu keluargs isinya 5 orang seharusnua pendapatan total keluarga tersebut Rp 31.000.000 lebih .
Yuk kita jujur, benarkah pendapatan masyarakat Indonesia segitu? Berapa banyak yang berpendapatan segitu? . Jauh panggang dari api.
“Kekayaan Indonesia hanya menumpuk pada segelintir orang. Jadi kalau pendapatan per kapita nanti di Indonesia di tahun 2045 adalah 30.000 US Dollar, maknanya per kepala per bulan lebih dari Rp 38.juta . Tetapi saya yakin faktanya akan sama dengan kondisi saat ini yang menikmati hanya segelintir kalangan,” jelasnya.
Agung menguraikan mengapa hal ini terjadi? Karena fokus dalam Indonesia Emas 2045 untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pendapatan per kapita yang tinggi dengan mengedepankan investasi termasuk investasi Asing. Inilah titik kritisnya. Dan demikianlah ekonomi kapitalisme berjalan. Menempatkan swasta di atas segalanya. Sementara pemerintah hanya sebagai regulator. Keuntungan besar pasti akan dinikmati oleh segelintir kalangan para pemegang modal.
Ia menekankan harta sah milik rakyat seperi migas, minerba dan harta milik publik lainnya pun termasuk hilirisasi harta milik publik ternyata juga digelarkan karpet merah selebar-lebarnya untuk investasi swasta baik dalam negeri maupun asing.
“Inilah corak pembangunan dengan basis ideologi kapitalisme. Sumber saya milik publik diliberalisasi demikian rupa. Keuntungan besar untuk segelintir kalangan yaitu para oligarki, para kapitalis pemegang modal dan investor. Sementara rakyat hanya mendapat tetesan kecil keuntungan melalui mekanisme tricle down efect,” tutur Agung.
“Limpahan bonus demografi pun hanya untuk mensuport kebutuhan buruh dengan upah murah,” tambahnya.
“Ini jelas kedzaliman yang luar biasa . Jadi saya membaca wacana dan nafsu mewujudkan Koalisi Besar Permanen dan Berjangka Panjang hanyalah demi melanggengkan ideologi kapitalisme yang menguntungkan segelintir pemodal, pola oligarki. Sementara rakyat hanya berebut remah-remah kue kekuasaan,” tandas Agung.
“Semoga difahami rencana besar Koalisi Besar Permanen dan jangka panjang ini. Waspadalah, waspadalah. Assalamu’alaikun warahmatullahhi wabarakatuh,” pungkasnya. (Yoss)
