JAKARTASATU.COM– Revisi UU TNI (RUU TNI) membawa berbagai dampak yang dapat melemahkan supremasi sipil, meningkatkan risiko kembalinya Dwifungsi TNI, serta membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi di lingkungan militer. Demikian pernyataan sikap Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti di akun IG-nya, Selasa (18/3/2025).
“Jika revisi ini diterapkan tanpa pengawasan yang ketat, demokrasi Indonesia dapat mengalami kemunduran, di mana militer kembali menjadi aktor dominan dalam kehidupan politik dan pemerintahan.”
“Oleh karena itu, penting bagi masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi demokrasi untuk terus mengawasi perkembangan revisi ini guna memastikan bahwa prinsip supremasi sipil tetap terjaga dan militer tetap berada dalam koridor tugas utamanya sebagai penjaga pertahanan negara.”
Mahasiswa Trisakti dengan tegas menyatakan tuntutan: Menolak seluruh Rancangan Revisi UU TNI; Copot dan hentikan Perwira Aktif TNI Polri dalam jabatan sipil saat ini; Wujudkan supremasi sipil dan berhenti menyampingkan agenda reformasi; Menolak segala bentuk militerisasi dalam pemerintahan sipil dan menuntut komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia.
Terbaru, mereka tengah melakukan aksi unjuk rasa terkait RUU TNI di gedung DPR RI, Jakarta. (RIS)
