Food Estate Gagal, Hasto Kristiyanto Kritik Prabowo
JAKARTASATU.COM— Sekejend PDIP Hasto Kristyanto kritik program Jokowi yang dikomandoi Prabowo Subianto soal Food Estste. Hasto sebut proyek lumbung pangan atau food estste dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lungkungan.
Hal ini diugkapkan Hasto saat dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya 1 Triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024.
Hasto mengatakan bahwa politik harusnya merawat kehidupan lingkungan dan menjaga bumi pertiwi.
Namun kata Hasto, dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan kemudian hutan-hutan ditebang habis. Dan food estatenya tidak terbangun dengan baik.
“Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” ujarnya
Hasto menegaskan hal itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan.
“Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” kata Hasto usai penganugerahan rekor MURI kepada partainya di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023), atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari.
Diketahui Food estate merupakan program yang digagas oleh Presiden Jokowi sejak awal kepemimpinan periode keduanya. Kamudian menugasi Kementerian Petahanan Prabowo Subianto menjadi back up dan mengurusi singkong.
Proyek ini dianggap gagal. DPR bahkan pernah menyebutnya kacau balau. Mengacu Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis.
Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan ini, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Papua Selatan.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, mengatakan, program yang dijalankan lintas kementerian tersebut membuat masyarakat setempat harus meninggalkan kebiasaan perladangan tradisional.
Namun, dalam perkembangannya, program tersebut justru gagal dalam upaya menjadi lumbung pangan.
”Food estate yang dimaksudkan untuk mengatasi krisis pangan, dilakukan dengan menghilangkan pangan lokal. Pangan-pangan lokal yang dihilangkan justru membuat masyarakat setempat mengalami krisis pangan,” kata Arie dalam diskusi publik ”Tiga Tahun Proyek Food Estate” di Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Arie mencontohkan, di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, misalnya, sekitar 600 hektare dijadikan daerah lokasi penanaman lumbung pangan nasional dengan komoditas singkong.
Namun, lahan singkong tersebut tak kunjung panen dan justru mangkrak. Alhasil, masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari program food estate tersebut. Di sisi lain, lahan mereka untuk mendapatkan sumber pangan lokal telah berubah menjadi lahan tandus. (Yoss)
