PLN Kecewakan Masyarakat Sumut

0
783
Sumber Foto : Ist
Sumber Foto : Ist
Sumber Foto : Ist

JAKARTASATU.com – Setelah menolak secara halus keputusan Presiden RI, Bapak JokowiWidodo, yang diungkapan kepada pers pada hari Kamis malam tanggal 7 November 2014,  Serikat Pekerja yang tergabung dalam Industri Asahan Alumunium (Inalum) kembali  melakukan dialog kepada stakeholders terkait pada Senin (10/11).

Hal ini dilakukan setelah informasi tentang pasokan Inalum kepada PLN seperti yang diungkapkan oleh Dirut PLN, Nur Pamudji akan ‎direalisir sebesar 300 MW. Dan ironisnya, pasokan tersebut akan diperuntukkan untuk pelanggan baru seperti Industri dan restauran tbukan untuk masyarakat Sumatera Utara.

“Ini sudah melanggar janji dan tidak sesui dengan kepentingan masyarakat
Sumut,’ kata Ketua Serikat Pekerja Inalum, Ridwan dalam keterangan pernya, Senin (11/10).

Terkait dengan hal tersebut ia berharap  Pemerintah meninjau ulang tentang untung ruginya yang dampaknya lebih kepada kelangsungan operasi Inalum. Hal tersebut akan mempunyai dampak yang luas bagi kelangsungan operasi Inalum khususnya dan mitra kerja serta masyarakat sekitar.

Di samping itu, Ridwan menambahkan, sudah lebih dari 10 tahun masalah krisis listrik terjadi di Sumatera Utara tapi usaha nyata dari PLN mengatasi hal ini terkesan tidak serius. Dia menambahkan, pemadaman secara bergilir yang dilakukan PLN diyakini tidak menyebabkan pengangguran.Namun lagi-lagi ironisnya, pasokan yang diperintahkan oleh Pemerintah kepada PLN oleh Inalum pasti akan berdampak merugikan tidak hanya kepada perusahaan namun juga akan berdampak kepada
karyawan, mitra kerja dan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah dapat lebih bijak dalam pengambilan keputusan terhadap masalah ini.

“Bangsa ini harus melihat ke depan, jangan hanya mementingkan kepentingan kelompok saja, harus dipikirkan kepentingan rakyat Sumut,” kata Ridwan menegaskan.

Selain itu para sarekat kerja juga menyampaikan sikap resmi atas hal tersebut. Para Sarekat Pekerja Mendukung rencana manajemen untuk Inalum beroperasi secara penuh sesuai dengan rencana kerja perusahaan.

“Menolak rencana pemerintah supaya Inalum memberikan tambahan listrik sebesar 210 MW. Menyayangkan pernyataan Dirut PLN yang akan memberikan listrik dari Inalum untuk pelanggan industri dan perhotelan, yang sangat ironis dengan mengorbankan Inalum dan perusahaan sekitar,” demikian Ridawan (Jks/BM)