by M Rizal Fadillah
Susunan MUI sudah tuntas. Yang menarik adalah Wapres KH Ma’ruf Amin tetap ada dalam struktur kepengurusan MUI baru dengan jabatan Ketua Dewan Pertimbangan. Semula Ketua Umum MUI bergeser menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. Jika normal kondisinya hal ini wajar saja, akan tetapi kini semua sudah tahu bahwa KH Ma’ruf Amin adalah Wakil Presiden.
Tak lazim bahkan tidak etis dengan posisi merangkap seperti ini. MUI itu bukan badan Pemerintah, meskipun sering diseret-seret agar suaranya seragam dengan Pemerintah. MUI adalah organisasi kemasyarakatan independen. Independensi harus dipertahankan. Kepentingannya hanya satu yaitu khidmah ummah. Kepentingan umat Islam di negara Pancasila.
Sepintas sepertinya keberadaan petinggi MUI di Pemerintahan menguntungkan bagi MUI tetapi sisi lain ini membangun konflik kepentingan. Sama saja memasang tangan Pemerintah di MUI. Ternyata bukan hanya KH Ma’ruf Amin yang merangkap tetapi juga KH Zainut Tauhid yang juga Wakil Menteri Agama.
Ketika tidak masuknya personal kritis ke dalam susunan pengurus, argumentasinya adalah MUI bukan lembaga politik melainkan representasi ormas.
Nah ketika KH Ma’ruf Amin dan KH Zainut Tauhid masuk, maka keduanya adalah tokoh politik. Personal representasi ormasnya sudah banyak.
Disinilah inkonsistensi terjadi, mestinya berimbang atau netral sama sekali. Jika dibuat peta pun dapat saja orang menilai MUI kini banyak diisi oleh orang yang dapat dengan mudah menjadi kepanjangan tangan Pemerintah. MUI menjadi lembaga politik.
Tapi ala kulli hal, marilah kita lihat saja perjalanan MUI dengan komposisi seperti ini ke depan. Berupaya untuk berprasangka baik akan konsistensi atau keistiqomahan para pengurus dalam berjuang untuk agama, bangsa, dan negara. Umat jangan dikecewakan, karena sudah terlalu lama dan sering umat Islam dikecewakan oleh para penyelenggara negara.
Ini Majelis Ulama, dan Ulama adalah “waratsatul ambiya” pewaris Nabi. Bukan kepanjangan tangan dari Umaro.
“Al ulama’ laa yanbaghi an yakun imtidaadan li’umaro”.
Mabruk, selamat berjuang dan berkhidmah demi kepentingan ummah dalam menggapai Jannah berlandaskan syari’ah.
*) Pemerhati Politik dan Keagamaan
Bandung, 29 Nopember 2020
