KPK Alat Jokowi Hancurkan Lawan Politiknya
JAKARTASATU.COM– Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu Muslim Arbi mengatakan siapa bilang KPK bukan alat politik Jokowi?
“Sampai saat ini, Prabowo masih tetap pertahankan Sigit sebagai Kapolri. Padahal publik tahu dengan isu parcok. Sigit adalah pengabdi setia Jokowi dan selama menjabat Polri di bawah kendalinya, bahkan sampai saat ini,” kata Muslim Arbi kepada Jakartasatu, Sabtu, 29/2024.
“Sejumlah indikasi Polri dibawah Presiden dan publik anggap kepolisian dikendalikan untuk kepentingan politiknya Jokowi,” imbuhnya.
Muslim Arbi mengungkapkan indikasi KPK alat politik Jokowi di antaranya, Isu big data 180 juta yang dukung jokowi tiga periode yang dimainkan oleh Luhut, meski itu hoax. Laporan soal hoax Luhut oleh EGGY DKK ke Mabes Polri di tolak. Meski laporan itu sudah di terima oleh Polda Kendari, sampai saat ini. Laporan BIG DATA HOAX LUHUT itu tidak di proses sampai saat ini.
Muslim menilai bisa jadi Jokowi mencegah Polri untuk tidak memproses laporan soal big data hoax Luhut itu. Karena akan merugikan kepentingan politiknya.
Lalu, laporan Ubaidillah Badrun soal dugaan Gratifikasi Gibran Kaesang tidak diproses di era Firly Bahuri karena dimentahkan oleh Jokowi yang kendalikan KPK malalui Dewas. Jokowi dapat mengamankan kasus-kasus anaknya sehingga aman hingga hari ini. Meski KPK di era Firly di datangi oleh sejumlah Tokoh: Amien Rais, Rizal Ramli dkk. Yang di kenal integritas, kapasitas dan ketokohannya.
“Empat hari setelah dilantik sebagai pimpinan KPK. Ketua KPK yang masih sebagai Perwira Polri aktif itu kebut. Kejar setoran untuk “mengejar” lawan politiknya setelah Joko Widodo dan Anaknya dan Mantu di pecat PDIP,” Muslim menegaskan.
Untuk itu kata Muslim sulit rasanya tindakan pimpinan KPK Baru ini yang menargetkan Hasto, Laoly bahkan Megawati tanpa koordinasi dan instruksi Kapolri. Karena ketua KPK yang mantan Kapolda Sulut yang berpangkat Komjen itu adalah perwira aktif Polri. Lalu di mana Independensi KPK dalam menangani perkara?
“Wong baru saja dilantik saja KPK sudah jadi alat politik setia Jokowi untuk berupaya menghajar dan menghancurkan lawan politiknya. Dengan tindakan KPK mentersangkakan: Hasto, mencegah Yasona Laoly bahkan mau menarget Megawati itu. Tidaklah KPK telah menjadi alat politik?,” tukas Muslim.
Apalagi keabsahan KPK saat ini di soal. Lanjut Muslim, Mestinya Pansel KPK itu dibentuk oleh Presiden Prabowo yang sudah menjadi Presiden Defenitif. Bukan oleh Jokowi lagi. Karena itu langgar UU KPK. Oleh karenanya. Eksistensinya dan kerja KPK saat ini patut di ragukan independensi nya. Karena di duga telah menjadi alat politik Jokowi dan keluarganya.
“Jika Prabowo mau berantas Korupsi secara serius. Maka Prabowo harus bentuk pansel baru untuk pilih pimpinan KPK yang baru. Karena KPK saat ini menjadi alat politik kasat mata oleh Jokowi untuk kepentingan politik nya. Ini sangat berbahaya,” terang Muslim.
“Masa iya sih KPK yang lahir dari rahim reformasi itu dijadikan alat untuk kepentingan politik Jokowi. Apa Rakyat dan Kaum Reformis mau?,” pungkasnya. (Yoss)
