Update pendampingan korban perampasan tanah oleh PIK 2 (1/4):
1. Perkara Charlie Chandra
Sudah ada SPDP (Surat Perintah Dimulai Penyidikan) lanjutan pasca keluar putusan praper PN Serang. Sehubungan Kanit Harda Polda Banten yg menangani perkara Charlie yg juga kami adukan ke Divisi Propam Mabes Polri terkait perkara H Fuad Efendi yg kami nilai akan berpotensi conflic interest maka kami mendesak Mabes Polri utk mengambil alih kasus Charlie Chandra dan harus menghentikan perkaranya karena sarat rekayasa dan kriminalisasi.
2. Perkara H Fuad Efendi Zarkasih
H. Fuad yg memiliki tanah 200 ha versi pengembang PIK 2 setelah kami menjadi kuasa hukum dan kami viralkan kasusnya melalui konten2 di podcas dan kanal lainnya, membuat pihak pengembang dan kepolisian kelimpungan dan kami mendengar bahwa pihak PIK 2 akan mengembalikan sertifikat tanah milik H Fuad dan meminta DP dikembalikan. Kami katakan kepada H Fuad dan keluarganya bahwa DP hangus tdk bisa dikembalikan karena pembatalan sepihak datang dari pihak PIK 2 dan perjanjian jual beli tanah itu batal demi hukum karena dalam keadaaan dipaksa melalui intimidasi dan rekayasa kasus.
3. Advokasi nelayan kampung baru Dadap
Dalam waktu dekat akan ke Ombudsman RI untuk menyampaikan pengaduan ulang khusus kepemilikan tanah atas lahan yg mereka tempati sejak th 1975 atau lebih dari 50 tahun. Hingga saat ini belum ada terbit alas hak atas tanah milik negara tsb. Sementara sebelumnya muncul HGB dan SHM di atas laut hanya dalam kurun waktu 2 tahun sudah terbit. Pihak kelurahan dan BPN belum mau menerbitkan surat tanah utk 1500 kk para nelayan padahal sudah ada rekomendasi Ombudsman RI tahun 2016 yg memerintahkan pihak lurah dan BPN untuk membantu mengurus penerbitan alas hak untuk ribuan nelayan kampung Baru Dadap Kosambi Kab. Tangerang. Kasus ini ditangani LBH UMT.
4. Dalam waktu dekat ini akan diupayakan mengumpulkan warga yang tanahnya sudah dilepas (dirampas) oleh PIK 2 dan baru sebatas menerima DP/tanda jadi dan belum lunas sampai sekarang. Data2 sebagian warga sudah masuk.
Masih banyak lagi yg lainnya…
Gufroni, SH.,MH
Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH AP PP Muhammadiyah
Direktur LBH UMT
